Menu
PAHLAWAN NASIONAL

I Gusti Ketut Pudja, Mr

19 Mei 1908 — 04 Mei 1977
Berdasarkan: Keppres No.113/TK/TH.2011, Tanggal 7-11-2011

Putra Bali ini lahir di Singaraja, 19 Mei 1908 dari pasangan I Gusti Nyoman Raka dan Jera Ratna Kusuma. Tahun 1934, diusia 26 tahun, Pudja berhasil menyelesaikan kuliah dibidang hukum dan meraih gelar Meester in de Recten dari Rechts Hoge School, Jakarta. Setahun kemudian, ia mulai mengabdikan dirinya pada kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja.

Igusti Ketut Pudja adalah tokoh Bali yang pada masa awal RI memegang jabatan sebagai Gubernur Provinsi Sunda Kecil (sekarang Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT). Sebelumnya sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), ia telah memberikan kontribusi pemikiran, khususnya mengenai Pembukaan UUD 45. Usulnya agar istilah “Allah Yang Maha Kuasa” diganti menjadi “Tuhan Yang Maha Esa” disetujui oleh sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Usul itu dianjurkannya agar istilah tersebut dapat diterima oleh golongan non-Muslim.

Sebagai Gubernur Sunda Kecil, Ketut Pudja menghadapi situasi yang cukup sulit. Disatu pihak, pemerintah pendudukan Jepang di Bali masih utuh. Dipihak lain, di Bali masih terdapat daerah-daerah swapraja warisan pemerintah kolonial Belanda. Terhadap pihak Jepang, ia menuntut agar kekuasaan pemerintahan diserahkan kepadanya dan hal itu terlaksana pada bulan Oktober 1945. Terhadap raja-raja sebagai kepala pemerintahan swapraja, ia melakukan pendekatan persuasif, menghimbau mareka agar mendukung Pemerintah RI.

Kedatangan pasuka Sekutu mengubah situasi. Atas desakan Sekutu, Jepang menarik kembali kekuasaan yang diserahkan kepada Ketut Pudja, bahkan Ketut Pudja ditangkap dan ditahan selama satu bulan. Penangkapan kedua dilakukan Belanda yang tiba di Bali pada awal Maret 1946. Ketut Pudja dipenjarakan untuk waktu yang cukup lama dan babru dibebaskan bulan Maret 1948. Setelah bebas, ia pindah ke Yogya dan bekerja sebagai gubernur diperbantukan pada Kementrian  Dalam Negeri. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer  kedua, ia ditangkap dan dipenjarakan beberapa lamanya di penjara Wirogunan.

Dengan persetujuan Pemerintah RI, pada tahun 1950 Ketut Pudja diangkat sebagai Menteri Kehakiman dalam kabinet Negara Indonesia Timur (NIT) dengan tugas mempercepat proses likuidasi dan penggabungan negara federal ini ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesudah itu, ia ditempatkan kembali di Kementrian Dalam Negeri dan dipekerjakan pada staf Perdana Menteri sebagai penubung Parlemen.

Ketut Pudja pernah memangku berbagai jabatan dalam lembaga negara, antara lain sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, anggota Dewan Perancang Nasional, dan anggota Panitia Undang-undang Pokok Agraria. Jabatan terakhirnya ialah sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga ia memasuki masa purna bakti di tahun 1968.

I Gusti Ketut Pudja meninggal dunia pada 4 Mei 1977 di usia 68 tahun.

Galeri

IKATAN KELUARGA PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA

Meneguhkan Persatuan Bangsa yang Berdaulat, Adil, dan Makmur

WEB TERKAIT

Informasi

Hubungi Kami

Kementerian Sosial, Gedung C, Lantai Dasar
Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
IKPNI.com merupakan situs resmi yang diakui oleh Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Seluruh konten serta opini dalam situs ini berdasarkan fakta-fakta yang tersedia, namun tidak mewakili pendapat Inspira Mediatama. Konten dalam situs ini sebaiknya tidak dijadikan dasar oleh pembaca dalam mengambil keputusan komersial, hukum, finansial, atau lainnya. Pada artikel yang sifatnya umum, pembaca disarankan mencari pendapat dari profesional sebelum menanggapi dan mengoreksi konten informasi yang dipublikasi jika mungkin tidak sesuai dengan pandangan pembaca. Publisher tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang tayang, bagaimanapun disebabkan. Website ini dibuat untuk IKPNI dengan hak cipta. Kepemilikan merek dagang diakui. Dilarang menyalin, menyimpan, atau memindahkan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari publisher.
Kilas Sejarah Hari Ini
5 Oktober 2004

Sulawesi Barat menjadi provinsi sendiri

Sejak tahun 1960, pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah diperjuangkan namun ditolak pada 1963 ketika pemerintah pusat justru membentuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Momentum pembentukan provinsi baru ini mencuat setelah gerakan reformasi 1998, tepatnya pada tahun 1999. Perjuangan panjang ini akhirnya menemui...

Selengkapnya...
Sulawesi Barat menjadi provinsi sendiri ( 5 Oktober 2004 )
1
"Hallo, Admin. Website IKPNI."
Powered by