Menu

Tanya Jawab

Bagaimana cara mendaftarkan keluarga sebagai Pahlawan Nasional Indonesia?

Untuk memperoleh gelar sebagai pahlawan nasional, harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 20/2009, yaitu:

  1. Syarat umum (Pasal 25 UU No. 20/2009):
    1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
    2. memiliki integritas moral dan keteladanan;
    3. berjasa terhadap bangsa dan negara;
    4. berkelakuan baik;
    5. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
    6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
  2. Syarat khusus (Pasal 26 UU No. 20/2009) berlaku untuk gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:
    1. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
    2. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
    3. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
    4. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
    5. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
    6. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau
    7. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Mengenai pemilihan pahlawan, tidak harus inisiatif dari negara saja. Pasal 30 ayat (2) UU No. 20/2009 dan Pasal 51 ayat (1) PP No. 35/2010 menyebutkan bahwa usul pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dapat diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementrian, lembaga pemerintah non-kementrian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat.

Usul tersebut ditujukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Pasal 30 ayat [1] UU No. 20/2009). Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (Pasal 1 angka 9 UU No. 20/2009).

Apa saja kriteria untuk mendapatkan gelar pahlawan?

  1. Warga Negara yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya;
    1. Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik/perjuangan dalam bidang lain mencapai/merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
    2. Telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.
    3. Telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia
  2. Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya (tidak sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya
  3. Perjuangan yang dilakukan mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional
  4. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi
  5. Memiliki akhlak dan moral yang tinggi
  6. Tidak menyerah pada lawan/musuh dalam perjuangannya
  7. Dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya

Apa saja kriteria dan syarat untuk dapat dimakamkan di taman makam pahlawan?

Sesuai Permenhan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemakaman Veteran Republik Indonesia

  1. Permohonan pemakaman jenazah Veteran Republik Indonesia di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) dan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) diajukan oleh Pimpinan LVRI setempat dan/atau oleh keluarga almarhum/almarhumah kepada Garnizun setempat.
  2. Dalam hal Veteran Republik Indonesia meninggal dunia di wilayah yang tidak ada Garnizun, pengajuan permohonan pemakaman dilaksanakan oleh Pimpinan LVRI setempat dan/atau oleh keluarga almarhum/almarhumah kepada Komando Kewilayahan TNI setempat.
  3. Dalam hal Veteran RI mempunyai hak dimakamkan di TMPNU yang tidak berdomisili di Ibukota Negara, dan akan dimakamkan di TMPNU, Pimpinan LVRI dan/atau keluarga almarhum/almarhumah mengajukan permohonanan ke Garnizun Tetap I/Jakarta melalui Komando Kewilayahan TNI setempat.
  4. Persyaratan permohonan pemakaman di TMPNU dan TMPN sebagai berikut:
    1. Surat Keputusan Tanda Kehormatan sebagai Veteran Republik Indonesia; dan/atau
    2. Piagam Bintang Gerilya untuk pemakaman di TMPNU.
  5. Permohonan pemakaman dilengkapi dengan:
    1. Surat Keterangan meninggal/wafat dari pejabat yang berwenang.
    2. Surat Keputusan terakhir masa dinas bagi anggota PNS/TNI.
    3. Surat Keterangan domisili almarhum/almarhumah.
    4. Rencana upacara pemakaman Veteran Republik Indonesia.

Kelengkapan dokumen dengan menunjukkan yang asli.

Bagaimana mekanisme/prosedur/tata cara pengajuan usul gelar?
Untuk informasi mekanisme/prosedur/tata cara pengajuan usul gelar dapat dilihat pada laman berikut:
Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan

IKATAN KELUARGA PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA

Meneguhkan Persatuan Bangsa yang Berdaulat, Adil, dan Makmur

WEB TERKAIT

Informasi

Hubungi Kami

Kementerian Sosial, Gedung C, Lantai Dasar
Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
IKPNI.com merupakan situs resmi yang diakui oleh Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Seluruh konten serta opini dalam situs ini berdasarkan fakta-fakta yang tersedia, namun tidak mewakili pendapat Inspira Mediatama. Konten dalam situs ini sebaiknya tidak dijadikan dasar oleh pembaca dalam mengambil keputusan komersial, hukum, finansial, atau lainnya. Pada artikel yang sifatnya umum, pembaca disarankan mencari pendapat dari profesional sebelum menanggapi dan mengoreksi konten informasi yang dipublikasi jika mungkin tidak sesuai dengan pandangan pembaca. Publisher tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang tayang, bagaimanapun disebabkan. Website ini dibuat untuk IKPNI dengan hak cipta. Kepemilikan merek dagang diakui. Dilarang menyalin, menyimpan, atau memindahkan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari publisher.
Kilas Sejarah Hari Ini
1 Desember 1956

Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wapres RI

Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Mohammad Hatta resmi mengundurkan diri dari kursi wakil presiden setelah surat pengunduran dirinya diterima oleh DPR kala itu. Sebelumnya pada 20 Juli 1956 Hatta telah mengirim surat pengunduran diri namun ditolak secara halus oleh DPR....

Selengkapnya...
Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wapres RI ( 1 Desember 1956 )
1
"Hallo, Admin. Website IKPNI."
Powered by