Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia

H.R. Mohamad Mangoendiprojo lahir di Sragen pada tanggal 5 Januari 1905. Ia meninggal dunia di Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 1988 dan dikebumikan di Taman Pahlawan Kedaton, Bandar Lampung.

R.M Mohamad Mangoendiprojo merupakan profil seorang pamong praja yang memasuki dunia militer, tetapi kemudian kembali ke lingkungan pamong praja. Penugasan sebagai pamong praja dimulainya pada masa Hindia Belanda dengan jabatan sebagai asisten wedana (camat) di daerah Jombang, Jawa Timur, dan berakhir sebagai residen di Lampung. Dunia militer dimasukinya pada masa pendudukan Jepang sebagai Daidancho Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Buduran, Sidoarjo.

Perjuangan H.R. Mohamad Mangoendiprojo berkaitan erat dengan revolusi di Surabaya tahun 1945. Ia merupakan salah seorang tokoh penggerak revolusi itu disamping tokoh lain seperti Drg. Mustopo dan Bung Tomo. Berbagai jabatan pernah dipegangnya, antara lain sebagai bendaraha Badan Keamanan Rakyat (BKR) Keresidenan Surabaya, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BKPNI) Keresidenan Surabaya. Pada waktu Drg. Mustopo mengangkat dirinya menjadi “Menteri Pertahanan”, H.R. Mohamad Mangoendiprojo diangkat sebagai anggota staf Urusan Angkatan Darat.

Bersama rombongan ketua BKR Keresidenan (Mustopo), Mohamad ikut mendesak Panglima Pertahanan Jawa Timur Jepang. Jenderal Iwabe, untuk menyerahkan senjata yang terdapat di beberapa arsenal. Senjata-senjata tersebut digunakan untuk menyerbu marker Kempitai dan menguasai obyek-obyek vital lainnya.

H.R. Mohamad Mangoendiprojo mempunyai andil yang besar dalam mengambil alih asset pribadi orang-orang Belanda yang tersimpan di Bank Escompto senilai seratus juta gulden. Uang itu digunakan untuk kepentingan perjuangan.

Kedatangan pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigjen Mallaby di Surabaya (25 Oktober 1945) menyebabkan pecahnya pertempuran dengan pihak Indonesia (28-29 Oktober). Pasukan Inggris terhindar dari kehancuran setelah diadakan perundingan antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Hawthorn. Untuk menghentikan pertempuran secara menyeluruh dibentuk Kontak Biro. H.R. Mohamad Mangoendiprojo ditunjuk sebagai salah seorang wakil pihak Indonesia, sedangkan Mallaby merupakan salah satu wakil dari pihak Inggris.

Dalam melakukan tugas sebagai anggota Kontak Biro, H.R. Mohamad Mangoendiprojo mengalami peristiwa dramatis, bahkan membahayakan nyawanya. Untuk mencegah pasukan Inggris yang masih menduduki Gedung Bank Internatio menembaki massa yang mengadakan pengepungan, H.R. Mohamad Mangoendiprojo memasuki gedung menemui komandan pasukan Inggris. Ternyata, ia disandera. Sementara itu, Brigjen Mallaby yang berada di luar gedung ditembak oleh seorang pejuang.

Terbunuhnya Mallaby memicu pecahnya pertempuran besar, mulai tanggal 10 November 1945 dan berlangsung sampai akhir bulan itu. Pada waktu pertempuran masih berlangsung, para komandan pasukan membentuk Dewan Pertahanan RI-Surabaya. H.R. Mohamad Mangoendiprojo diangkat sebagai ketuanya.

Pada Januari 1946, H.R. Mohamad Mangoendiprojo sebagai Panglima Komandan TRI Jawa Timur, yang bertugas mengkoordinasi divisi-divisi TKR berkedudukan di Madiun dengan pangkat jenderal mayor. Selanjutnya ia dipindahkan ke Staf Kementerian Pertahanan, sebagai penasihat Menteri. Pada tahun 1948, H.R. Mohamad Mangoendiprojo diposisikan sebagai anggota militer luar formasi, dengan pangkat kolonel cadangan.

Sesudah pengakuan kedaulatan, H.R. Mohamad Mangoendiprojo dikembalikan ke profesi awal, sebagai pamong praja. Pada tahun 1950 ia diangkat sebagai Bupati Ponorogo dan lima tahun kemudian sebagai Residen Lampung. Misi yang diemban oleh H.R. Mohamad Mangoendiprojo adalah mengendalikan dan meredakan sakit hati psikologis para demobilisasi TNI yang disalurkan sebagai transmigran, membuka kehidupan baru sebagai petani. Pada umumnya, mereka merasa sebagai pejuang kemerdekaan yang dibuang. Mereka mengetahui para mantan KNIL diangkat sebagai prajurit APRIS, merasa diperlakukan tidak adil. Daerah transmigran baru ini disebut Poncowati.