Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia

Sebagai ahli hukum Bumiputera, Atmadja bekerja pada Landraad (Pengadilan Negeri) di Bogor kemudian dipindahkan ke Medan. Melalui pengalamannya Atmadja yakin bahwa hukum adat adalah hukum yang setepat-tepatnya bagi rakyat Indonesia.

Kesempatan melanjutkan pelajaran ke Universitas Leiden atas beasiswa pemerintah Belanda selesai tahun 1922 dengan disertasi “De Mohammadanshe Vrome Stichtingen in Indie” yaitu soal wakaf di Indonesia, lulus dengan nilai yang sangat bagus. Pulang dari Belanda dengan gelar Messter in de Rechten (Mr). Atmadja ditempatkan di Jakarta sebagai President Raad Van Justitie.

Tahun 1924 dipindahkan ke Indramayu dan Majalengka menjadi Voorzitter Landraad (Ketua Pengadilan Negeri). Tiga tahun kemudian dipindahkan ke Padang, di sini mendapatkan penghinaan dari President Raad Van Justice. Atmadja marah dan minta berhenti, namun ditolak.

Tahun 1931 dipindahkan ke Jakarta sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta dan Tangerang. Pada zaman Jepang diangkat menjadi Kepala Kehakiman daerah Jawa Tengah merangkap Kepala Pengadilan Semarang dan sekaligus Kooto Hooin (Pengadilan Tinggi). Kemudian dipindahkan kembali ke Jakarta memangku jabatan Wakil Ketua Kooto Hooin, di samping itu mengajar di Kenchoku Gakuin.

Tanggal 19 Agustus 1945 Atmadja ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia membentuk Mahkamah Agung dan sekaligus diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung. Kemudian dipercaya menjadi Guru Besar Sekolah Tinggi Kepolisian di Mertoyudan, Magelang. Dalam perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, ditunjuk sebagai penasehat di bidang hukum.

Dalam tahun 1947 Atmadja diangkat menjadi Guru Besar Luar Biasa pada Balai Perguruan Tinggi (sekarang UGM Yogyakarta), disamping itu menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.  Dalam KMB Atmadja sebagai penasehat delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Bung Hatta, mewakili Indonesia dalam upacara pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

Tanggal 15 Maret 1950 Atmadja diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung dan pada tanggal 21 April 1950 diangkat juga sebagai anggota Mahkamah Arbitrasi Uni Indonesia Belanda.

Nilai Kepribadian Luhur yang Dimiliki

Meskipun tidak berjuang mengangkat senjata di medan laga, tetapi Koesoemah Atmadja sangat mendukung perjuangan kemerdekaan dengan caranya sendiri. Sesuai dengan kepakaran yang dimilikinya, perlahan namun pasti menduduki jabatan penting di berbagai pengadilan. Pada tahun 1938 menjadi anggota Raad Van Justice, satu-satunya bangsa Indonesia di lembaga tersebut. Sangat mengagumkan.