Menu
PAHLAWAN NASIONAL

Moehammad Jasin, H., Dr, Komjen Pol.

Berdasarkan: Keppres No.116/TK/Tahun 2015, Tanggal 4 November 2015.

Komisaris Jenderal Polisi Dr. H. Moehammad Jasin lahir pada tanggal 9 Juni 1920 di Bau-Bau, Buton, Sulawesi. Ayahnya, Haji Mekah, berasal dari Bone, sedangkan ibunya, Siti Rugayah, berasal dari Maros. Ia merupakan anak laki-laki satu-satunya dari pasangan suami-istri ini. Moehammad Jasin meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2012 di Rumah Sakit Polri Soekamto. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.

Pendidikan umum diikuti Jasin di Volkschool di Bau-Bau, Hollands Inlandsche School (HIS) dan Schakel School di Makassar, dan terakhir di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), juga di Makassar. Setelah tamat daru MULO pada tahun 1941, Jasin mengikuti pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Selesai mengikuti pendidikan ini, dengan pangkat Hoofd Agent, ia bertugas di kantor Polisi Seksi 111 di Bubutan, Surabaya. Pada masa awal pendudukan Jepang, Jasin kembali ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan polisi ala Jepang yang lebih bercirikan pendidikan militer. Sesudah itu, ia ditempatkan di Gresik dan bertugas sebagai instruktur di Sekolah Polisi di Surabaya, tempat mendidik calon-calon anggota Tokubetsu Keisatsu Tai (Polisi Istimewa). Di sekolah ini, bukan hanya ilmu kepolisian yang diajarkan, tetapi juga kemiliteran. Di samping itu, Jasin juga memberikan pelatihan terhadap anggota Seinendan.

Setelah Indonesia meredeka, Jasin melibatkan dirinya secara aktif dalam perjuangan mempertahankakn kemerdekaan. Tindakan pertamanya yang cukup monumental ialah memproklamasikan Polisi Istimewa menjadi Polisi Indonesia. Proklamasi itu diucapkan pada tanggal 21 Agustus 1945, delapan hari sebelum Pemerintah RI mengangkat R.S. Sukanto sebagai Kepala Djawatan Kepolisian Negara. Dengan proklamasi itu berarti Jasin melepaskan keterikatan Polisi Istimewa dengan Jepang dan mengubah status polisi ini dari polisi kolonial menjadi polisi negara merdeka. Proklamasi itu sekaligus juga merupakan antisipasi terhadap kemungkinan Jepang melucuti senjata Polisi Istimewa seperti yang mereka lakukan terhadap tentara Pembela Tanah Air (Peta) dan Heiho.

Selama berbulan-bulan pertama sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dapat dikatakan bahwa Surabaya merupakan kota “terpanas” di Indonesia, baik disebabkan oleh perebutan senjata dari pasukan Jepang maupun pertempuran melawan pasukan Sekutu. Dalam kaitan dengan perebutan senjata, dapat dicatat dua peran yang dimainkan Jasin. Pertama, dalam perebutan senjata di Don Bosco, kedua di markas Kempeitai. Gedung Bosco dijadikan Jepang sebagai gudang senjata (arsenal) terbesar di Surabaya. Usaha tokoh-tokoh perjuangan Surabaya, termasuk Bung Tomo, meminta agar senjata di arsenal tersebut diserahkan, tidak berhasil. Pihak Jepang bersedia menyerahkan senjata hanya kepada polisi. Di markas Kempeitai, para pejuang Surabaya terlibat baku tembak dengan pasukan Jepang. Dalam suasana seperti itu, dengan menerobos kawat berduri, Jasin memasuki markas dan menemui komandan Kempeitai untuk mengadakan perundingan. Sebagai hasil dari perundingan itu, pihak Kempeitai bersedia menyerahkan senjata. Jasin pun berjanji akan menjamin keselamatan anggota Kempeitai selama mereka berada di Surabaya.

Beberapa hari setelah Pertempuran Surabaya meletus, Jasin mengumumkan lewat radio bahwa pasukan Polisi Istimewa yang dipimpinnya sudah dimiliterisasi dan karena itu diharuskan ikut dalam pertempuran, Dengan demikian, polisi tidak berfungsi sebagai alat keamanan, tetapi sekaligus juga sebagai alat pertahanan. Selama pertempuran Surabaya berlangsung, Jasin memimpin pasukannya dalam pertempuran di beberapa tempat. Ia meninggalkan Surabaya dan memindahkan markasnya ke Sidoarjo menjelang akhir November 1945, setelah hampir seluruh kota dikuasai Inggris. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua, Jasin bergerilya di sekitar Gunung Wilis. Ia juga bertugas sebagai Komandan Militer Sektor Timur Madiun.

Nama Moehammad Jasin tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan Mobiele Brigade (Mobbrig) yang kemudian berganti nama menjadi Brigade Mobil (Brimob). Pasukan khusus yang dapat berfungsi sebagai pasukan tempur ini dibentuk pada bulan November 1946 dalam Konferensi Djawatan Kepolisian Negara di Purwekorto. Jasin yang hadir dalam konferensi itu diangkat menjadi Komandan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, sekaligus Koordinator Mobrig di semua keresidenan di Jawa Timur, pada bulan September 1948 ia memimpin empat kompi Mobrig untuk bersama dengan pasukan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)  di Madiun. Setelah Madiun dikuasai kembali oleh pasukan pemerintah, Jasin dan pasukannya melancarkan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa PKI  di Blitar Selatan. Dalam periode tahun 1950-an, ia juga terlibat dalam menumpas berbagai pemberontakan dalam negeri, antara lain pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

Pada waktu di Sumatera terjadi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Pemerintah Amerika Serikat bermaksud menempatkan pasukan marinir di Riau dengan alasan menjaga instalasi minyak milik perusahaan Amerika dan keamanan warga negara Amerika. Jasin beranggapan bahwa penempatan pasukan itu sebagai bantuan terselubung Amerika untuk PRRI. Dengan persetujuan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo, Jasin menemui Duta Besar Amerika Serikat, Howard P. Jones. Kepada duta besar ini dikatakannya bahwa tugas pengamanan dapat dilakukan oleh pasukan Mobrig di Riau seperti yang dijanjikannya.

Pada akhir tahu 1959, Moehammad Jasin diasingkan ke luar negeri, yakni ke Jerman. Latar belakangnya adalah, ia menentang pengangkatan Sukarno Joyonegoro sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dengan alasan, Sukarno Joyonegoro “disenangi” oleh PKI. Sebagai protes, ia menolak untuk diangkat menjadi Wakil Menteri Angkatan Kepolisian mendampingi Sukarno Joyonegoro. Pada akhir Desember 1964, Presiden Sukarno meminta Jasin menemuinya di Paris. Dalam pertemuan itu, Presiden mengatakan bahwa Jasin akan diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Oleh karena itu, pada awal Januari 1965 ia kembali ke Indonesia. Setelah bertugas beberapa waktu sebagai Sekretaris Komando Operasi Tertinggi (KOTI), ia dipanggil ke istana untuk dilantik sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian. Namun, atas desakan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) dr. Subandrio, pengangkatan itu dibatalkan.

Selain berkiprah di lingkungan kepolisian, Jasin juga pernah diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan kemudian MPR. Di luar lembaga kenegaraan, Jasin tercatat sebagai angngota Pimpinan Markas Besar Legiun Veteran RI dan Ketua Yayasan 10 November, serta beberapa organisasi lain. Dari tahun 1967 sampai 1970, ia bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Negara Tanzania.

Komjenpol Purn. Dr. H. Moehammad Jasin adalah orang yang berjasa dalam mendirikan Brimob, selain itu ketika terjadi pergolakan di Surabaya beliau menyelamatkan H.R. Mohamad dari penculikan serta berhasil menguasai Madiun ketika terjadi Pemberontakan PKI di Madiun.

Jasin juga berperan dalam pertempuran 10 November Surabaya ketika menjabat sebagai Inspektur. Pada masa Revolusi berjasa besar dalam mempertahankan eksistensi Polisi di Indonesia dan melatih TRIP untuk dapat menggunakan senjata.

IKATAN KELUARGA PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA

Meneguhkan Persatuan Bangsa yang Berdaulat, Adil, dan Makmur

WEB TERKAIT

Informasi

Hubungi Kami

Kementerian Sosial, Gedung C, Lantai Dasar
Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
IKPNI.com merupakan situs resmi yang diakui oleh Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Seluruh konten serta opini dalam situs ini berdasarkan fakta-fakta yang tersedia, namun tidak mewakili pendapat Inspira Mediatama. Konten dalam situs ini sebaiknya tidak dijadikan dasar oleh pembaca dalam mengambil keputusan komersial, hukum, finansial, atau lainnya. Pada artikel yang sifatnya umum, pembaca disarankan mencari pendapat dari profesional sebelum menanggapi dan mengoreksi konten informasi yang dipublikasi jika mungkin tidak sesuai dengan pandangan pembaca. Publisher tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang tayang, bagaimanapun disebabkan. Website ini dibuat untuk IKPNI dengan hak cipta. Kepemilikan merek dagang diakui. Dilarang menyalin, menyimpan, atau memindahkan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari publisher.
Kilas Sejarah Hari Ini
5 Oktober 2004

Sulawesi Barat menjadi provinsi sendiri

Sejak tahun 1960, pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah diperjuangkan namun ditolak pada 1963 ketika pemerintah pusat justru membentuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Momentum pembentukan provinsi baru ini mencuat setelah gerakan reformasi 1998, tepatnya pada tahun 1999. Perjuangan panjang ini akhirnya menemui...

Selengkapnya...
Sulawesi Barat menjadi provinsi sendiri ( 5 Oktober 2004 )
1
"Hallo, Admin. Website IKPNI."
Powered by