Menu
PAHLAWAN NASIONAL

Abdul Halim, K.H.

Lahir : 27 Desember 1911, Bukittinggi
Meninggal : 7 Juni 1987, Jakarta
Berdasarkan: Keppres No. 041/TK/TH. 2008, 6 November 2008

Abdul Halim tidak pernah memperoleh pendidikan di sekolah umum. Namun, ia belajar membaca dan menulis huruf Latin dari seorang pendeta, Ten Hooven. Sejak umur sepuluh tahun ia mempelajari agama dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain. Pada tahun 1908 ia berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji yang dilanjutkannya dengan memperdalam ilmu agama pada beberapa ulama terkenal selama tiga tahun.

Pada awal tahun 1912, setelah kembali dari Mekkah, Abdul Halim mendirikan organisasi Hayatul Qulub. Melalui organisasi ini ia berusaha membantu para petani dan pedagang pribumi dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Cina yang lebih banyak kemudahan dari Pemerintah Belanda dibandingkan dengan kemudahan yang diterima pedagang pribumi.

Tentu saja dalam persaingan itu terjadi bentrokan antara pedagang pribumi dan pedagang Cina, walaupun tidak bersifat massal. Akan tetapi, Pemerintah Belanda menganggap kerusuhan-kekrusuhan kecil itu dapat membahayakan wibawa mereka dan karena itu, pada tahun 1915 Hayatul Qulub dilarang oleh Pemerintah Belanda.

Setelah Hayatul Qulub dilarang berdiri Abdul Halim memindahkan kegiatannya ke Majelis Ilmi yang juga didirikan hampir bersamaan dengan Hayatul Qulub, tetapi lebih dititikberatkan pada bidang pendidikan. Ia berusaha mengembangkan Majelis Ilmi menjadi lembaga pendidikan yang lebih luas. Dengan bantuan berbagai pihak, pada tahun 1916 Abdul Halim mendirikan Jamiatul Muallimin. Pada pertengahan tahun 1917 nama organisasi ini diubah menjadi Persjarikatan Oelama (PO). Berkat bantuan Ketua Sarekat Islam, Tjokroaminoto, PO mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda. Pada mulanya, PO hanya mempunyai beberapa cabang di sekitar Majalengka, namun dalam perkembangan kemudian berhasil mendirikan cabang di beberapa kota di Jawa, bahkan diluar Jawa.

Disamping aktif memimpin Persjarikatan Oelama, Abdul Halim juga bergabung dengan Sarekat Islam, partai yang berskala nasional. Ia diangkat sebagai pemimpin Sarekat Islam Afdeling Majalengka, kemudian menjadi Komisaris Centrale Sarekat Islam daerah Jawa Barat. Sebagai ulama yang cukup berpengaruh, ia juga aktif mengikuti Islam Congres, bahkan pernah diangkat sebagai President Muslim Leiders Bond.

Sekalipun aktif dalam berbagai organisasi itu, Abdul Halim tetap mencurahkan perhatiannya untuk memajukan pendidikan. Hal itu diwujudkan dengan mendirikan Santi Asmoro pada tahun 1932. Dalam lembaga pendidikan ini, para murid tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi juga dengan keterampilan sesuai dengan bakat anak didik, antara lain pertanian, pertukangan, dan kerajinan tangan.

Pada masa awal pendudukan Jepang, beberapa partai dan organisasi politik dibekukan. Organisasi keagamaan yang dibolehkan berdiri hanya Nahdatul Ulama. Persjarikatan Oelama pun dibekukan. Namun, Abdul Halim tetap berusaha agar organisasi itu dihidupkan kembali. Barulah pada tahun 1944 usahanya berhasil, tetapi namanya diganti menjadi Perserikatan Oelama Islam (POI). Kelak, pada tahun 1952, POI mengadakan fusi dengan Persatuan Umat Islam (PUI) dan Abdul Halim diangkat menjadi ketuanya.

Pada masa pendudukan Jepang, Halim diangkat menjadi anggota Cuo Sangi In (semacam dewan perwakilan). Pada bulan Mei 19g45, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara. Dalam BPUPKI ini Abdul Halim duduk sebagai anggota Panitia Pembelaan Negara.

Sesudah Republik Indonesia berdiri, Abdul Halim diangkat sebagai anggota  Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah (PBKNID) Cirebon. Selanjutnya ia aktif membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer kedua yang dimulai tanggal 19 Desember 1948, Abdul Halim aktif membantu kebutuhan logistik bagi pasukan TNI dan para gerilyawan. Residen Cirebon juga mengangkatnya menjadi Bupati  Majalengka.

Sesudah perang kemerdekaan berakhir, Abdul Halim tetap aktif dalam organisasi keagamaan dan membina Santi Asmoro. Namun, sebagai ulama yang berwawasan kebangsaan dan persatuan, ia menentang gerakan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo, walaupun ia tinggal di daerah yang dikuasai oleh Darul Islam. Ia juga merupakan salah seorang tokoh yang menuntut pembubaran Negara Pasundan ciptaan Belanda.

Dalam periode tahun 1950-an Abdul Halim pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan kemudian menjadi anggota Konstituante. Abdul banyak meninggalkan karya tulis, baik merupakan artikel dalam beberapa majalah, seperti majalah Soeara Persjarikatan Oelama, majalah As-Sjuro, majalah Pelita, dan Soeara MIAI. Buku-buku yang ditulisnya adalah:

  • Da’wat Al-mal
  • Tarich Islam
  • Neratja Hidoep
  • Kitab Penoenjoek bagi Sekalian Manoesia
  • Risalat
  • Ijtima’iyyat wa’Ilahuha
  • Kitab Tafsir Soerat Tabarak
  • Kitab 262 Hadis Indonesia
  • Bab al-Rizq
  • Tafsir Juz’amma
  • Cooperasi dalam Islam

Ia wafat di Majalengka pada tanggal 6 Mei 1962.

IKATAN KELUARGA PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA

Meneguhkan Persatuan Bangsa yang Berdaulat, Adil, dan Makmur

WEB TERKAIT

Informasi

Hubungi Kami

Kementerian Sosial, Gedung C, Lantai Dasar
Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
IKPNI.com merupakan situs resmi yang diakui oleh Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Seluruh konten serta opini dalam situs ini berdasarkan fakta-fakta yang tersedia, namun tidak mewakili pendapat Inspira Mediatama. Konten dalam situs ini sebaiknya tidak dijadikan dasar oleh pembaca dalam mengambil keputusan komersial, hukum, finansial, atau lainnya. Pada artikel yang sifatnya umum, pembaca disarankan mencari pendapat dari profesional sebelum menanggapi dan mengoreksi konten informasi yang dipublikasi jika mungkin tidak sesuai dengan pandangan pembaca. Publisher tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang tayang, bagaimanapun disebabkan. Website ini dibuat untuk IKPNI dengan hak cipta. Kepemilikan merek dagang diakui. Dilarang menyalin, menyimpan, atau memindahkan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari publisher.
Kilas Sejarah Hari Ini
5 Oktober 2004

Sulawesi Barat menjadi provinsi sendiri

Sejak tahun 1960, pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah diperjuangkan namun ditolak pada 1963 ketika pemerintah pusat justru membentuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Momentum pembentukan provinsi baru ini mencuat setelah gerakan reformasi 1998, tepatnya pada tahun 1999. Perjuangan panjang ini akhirnya menemui...

Selengkapnya...
Sulawesi Barat menjadi provinsi sendiri ( 5 Oktober 2004 )
1
"Hallo, Admin. Website IKPNI."
Powered by